Puntin Mengancam, Jika Qatar dan Saudi Tetap Dukung Teroris, Rusia Tak Segan Perangi Mereka

Ancaman keras ini disampaikan secara langsung ke Arab Saudi dan Qatar, Putin menganggap Arab Sudi & Qatar terlibat langsung dalam “mengorganisir dan mensponsori teroris”, dan menyinggung akan adanya kemungkinan Rusia akan melakukan serangan kepada keduanya dibawah payung hukum yang bersandar pada Piagam PBB. Selain itu Rusia juga mengritik kebijakan Turki. Menurut kantor berita Raialyoum. Menurut sebuah laporan yang diterbitkan oleh surat kabar “Pravda” mengatakan bahwa “Putin berjanji pada tahun 1999 untuk mengejar dan membunuh para teroris bahkan jika mereka sedang berada di toilet mereka” dan mencatat bahwa Putin menepati janjinya dengan membasmi mereka semua.

Menurut kantor berita Pravda mengatakan “serangan roket yang dilakukan oleh Rusia (di Suriah) baru-baru ini dengan menggunakan pesawat pengebom strategis dan kapal selam, dalam rangka memberikan sinyal peringatan bagi negara-negara yang mendukung teroris.”

Surat kabar itu menambahkan “Sesuai dengan apa yang dikatakan Putin bahwa dalam perang melawan terorisme, Rusia akan bertindak sesuai dengan Pasal 51 dari Piagam PBB, yang menjamin hak negara untuk membela diri, sebagaimana pula sesuai dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Lebanon, saat dia menjelaskan bahwa Rusia akan menerapkan poin ini dengan semua sarana militer dan diplomatik serta keuangan. “

Pasal 51 dari Piagam PBB menyatakan bahwa setiap negara anggota PBB memiliki hak untuk membela diri saat adanya serangan bersenjata di negaranya hingga saat Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.”

Rusia berpendapat bahwa Amerika Serikat setelah serangan 11 September 2001 sengaja mengundang Dewan Keamanan PBB untuk melegitimasi penggunaan kekuatan militernya perangi gerakan Taliban yang pada saat itu menjadi pelaku teror dan kekacauan di Afghanistan, hal itu sesuai keterangan Washington, dan pada akhirnya saat itu Dewan Keamanan PBB memutuskan sebuah aturan hak untuk membela diri yang dapat digunakan sebagai payung hukum guna memerangi kelompok organisasi ilegal bersenjata atau orang-orang yang tidak mewakili suatu negara tertentu.

Pravda melanjutkan “Setelah serangan teroris di udara Sinai, kini Rusia dapat menggunakan Pasal 51, baik untuk membawa para pelaku ke pengadilan atau untuk mengambil langkah-langkah lain terhadap mereka (menghancurkan mereka).”

Menurut Pravda, Putin menyatakan dengan tegas dalam laporannya bahwa “Qatar adalah salah satu penopang aksi teroris di Sinai.”

Dia menambahkan “Qatar dan Arab Saudi, di dalamnya terdapat orang-orang yang mengatur teroris dalam setiap serangannya, mereka sangat aktif untuk memenuhi kehendaknya sendiri dan menggunakan tangan teroris mengacaukan Suriah dan Irak.”

Pravda mengutip sebuah keterangan dari Kepala Institut Timur Tengah “Yevgeny Satanovsky” sebuah seruan langsung untuk melawan Qatar dan Arab Saudi, ia mengatakan “kedua negara itu takut kepada Moskow seperti takutnya seseorang yang terkena wabah penyakit”, ia melanjutkan “masalah ini tergantung kepada keputusan pemimpin Rusia dalam membuat keputusan tentang bagaimana cara untuk mengintimidasi mereka, dan tidak harus dengan cara meluncurkan rudal kepada mereka, karena masih ada cara selain yang lebih baik.”

Surat kabar itu juga menulis perkataan Putin “Jika Anda tidak bisa mencegah terjadinya perang, maka Anda harus segera bersiap-siap untuk perang” artinya bahwa saat Rusia tidak berinisiatif untuk berperang maka itu akan memungkinkan NATO mengambil kendali dan melakukan serangan di perbatasan Rusia.

Surat kabar Rusia itu yakin bahwa Uni Eropa akan membahas “operasi militer di Suriah” dengan dalih Pasal 51 dari Piagam PBB. Sementara Uni Eropa melakukan agresi militer di Afghanistan dan Irak.

Putin dan badan intelijen Rusia terkejut karena sampai saat ini Arab Saudi masih juga belum “dihukum”, padahal telah jelas kalau mereka merupakan salah satu otak dari aksi serangan teror 11 September.

Di bagian akhir artikelnya Pravda berpendapat bahwa sudah saatnya untuk mengangkat isu di PBB “demi terbentuknya Pengadilan Internasional untuk menghakimi Turki, Qatar dan Arab Saudi karena terlibat dalam terorisme.”